0
0
berikabarnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggelontorkan dana 170 miliar rupiah melalui APBD-P 2023 untuk menangani stunting.
Hingga sat ini, angka stunting di Kukar mencapai 16 persen. Angka ini masih di atas target nasional sebesar 14 persen.
Meski demikian, Pemkab optimis dapat menekan angka stunting hingga 10 persen dengan melibatkan berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektoral.
“Jadi, penanganan stunting di Kukar tidak hanya Dinkes saja, ada beberapa OPD yang turut terlibat dalam penanganan stunting,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kukar Martina Yulianti, Jumat (10/11/2023).
Kadinkes Martina Yulianti menyebutkan, OPD yang terlibat dalam penanganan stunting, diantaranya Dinas Perumaham dan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya.
“Contoh, Dinas Perkim terlibat dalam mendukung lingkungan yang bersih dengan memberikan bantuan sanitasi dan lainnya,” terangnya.
Diungkapkan, penanganan stunting pada tahun 2023 telah berjalan maksimal, mencatat penurunan prevalensi stunting menjadi 16 persen dari data sebelumnya.
Meskipun demikian, beberapa wilayah seperti Kecamatan Samboja, Loa Kulu dan Loa Janan dianggap masih rawan stunting.
“Stunting di Kukar mengalami penurunan selama 2023 ini, tapi ada sejumlah kawasan yang dinilai rawan stunting, diantaranya Kecamatan Samboja, Loa Kulu, Loa Janan,” ungkapnya.
Yuli berharap, kolaborasi yang baik dari seluruh pihak untuk menangani permasalahan stunting di Kukar dengan tepat dan efektif.
“Saya harap, seluruh pihak dapat berkolaborasi dengan baik, agar permasalahan stunting dapat terselesaikan,” pengennya.* (rob)
Editor : Akung
